Aturan Berbasis Didorong Atasi Masalah Polusi Udara

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Penanaman Modal Asing (Kemenko Marves) Mendorong penerapan Aturan berbasis-bukti Kelompok bisa Lebihterus familiar Bersama permasalahan polusi udara. Caranya Bersama mengetahui sumber emisi yang menjadi penyebab polusi.

“Bersama data ilmiah, kita bisa menjelaskan bahwa masalah polusi udara adalah masalah bersama dan semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat Untuk pernyataannya, dikutip Selasa (10/9/2024).

Baca Juga: Tiga Strategi Terobosan Pengendalian Polusi Udara Ke Indonesia

Menurut dia data pemerintah Menunjukkan jika polusi udara Ke Jakarta masih disebabkan Dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Sebab itu, Kemenko Marves Berusaha Sebagai Meningkatkan standar bahan bakar Sebelumnya akhir masa pemerintahan.

Walaupun Indonesia sudah menerapkan dan memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi bahan bakar yang berada Ke bawah standar itu. “Kita butuh menyediakan bahan bakar berkualitas baik Sebagai Kelompok,” kata Rachmat.

EURO4 adalah standar yang menetapkan batas Ke polutan Untuk emisi gas buang kendaraan bermotor Bersama pembakaran bahan bakar, seperti sulfur dan karbon monoksida, dan nitrogen oksida.

Rachmat juga menyampaikan Indonesia telah Menyediakan insentif fiskal Sebagai adopsi Sepedamotor Listrik dan merencanakan pembangunan kawasan rendah emisi (LEZ). Kedua Aturan ini Berencana membutuhkan waktu dan Perancangan yang baik.

Ke Di Yang Sama, Penasihat ClimateWorks Foundation dan ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan dan Eksperimen. “Meninjau Mutu udara membutuhkan penghitungan (komponen Mutu udara). Sebagai itu, harus ada penetapan parameter yang dapat menjadi alat ukur,” ujarnya Untuk lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang diselenggarakan Clean Air Asia dan ViriyaENB Ke Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, terutama Ke sektor swasta. Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang menyamaratakan posisi Ditengah perusahaan yang Melakukanlangkah-Langkah Mengurangi emisinya Bersama perusahaan yang enggan menekan emisi.

Terakhir, dibutuhkan perubahan perilaku Sebagai Mendorong Kelompok dapat menghasilkan lebih sedikit emisi, misalnya Lewat pembuatan Aturan rendah emisi.