Utang Pemerintah Indonesia Tembus Rp8.353 Triliun hingga Mei 2024

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun. Angka ini naik Rp14,59 triliun dibandingkan April 2024 yang tercatat Rp8.338,43 triliun.

Begitupula jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, naik Rp565 triliun Bersama posisi Rp7.787,51 triliun.

Kendati demikian, Pembantu Pemimpin Negara Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengklaim, rasio utang per akhir Mei 2024 yang mencapai 38,71 persen Pada PDB itu tetap konsisten terjaga Di bawah batas aman 60% PDB sesuai Aturantertulis Nomor 17/2003 tentang Keuangan Bangsa.

“Dan terus Menunjukkan Gaya penurunan Bersama angka rasio utang Pada PDB 2021 yang tercatat 40,74 persen, 2022 Di 39,70 persen dan 2023 Di 39,21 persen, serta lebih baik Bersama yang telah ditetapkan Melewati Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 Di kisaran 40 persen,” jelasnya Untuk Literatur APBN KiTA.

Adapun mayoritas utang pemerintah berasal Bersama Untuk negeri Bersama proporsi 71,12%. Menurut Menkeu, hal ini selaras Bersama Keputusan umum pembiayaan utang Bagi mengoptimalkan sumber pembiayaan Untuk negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagau pelengkap.

Lalu berdasarkan instrumennya, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN (Surat Berharga Bangsa) yang mencapai 87,96%. Pasar SBN yang efisien Akansegera Meningkatkan daya Bertahan sistem keuangan Indonesia Pada guncangan ekonomi dan pasar keuangan.

Menkeu menuturkan, Bersama Kegiatan pembiayaan utang Melewati penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung Pembuatan dan pendalaman pasar keuangan domestik. SBN turut menyediakan referensi Bagi menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan Dari para pelaku pasar Bagi
mengelola risiko suku bunga.

Lanjutnya, guna Meningkatkan efisiensi pengelolaan utang Untuk jangka panjang, pemerintah terus Melakukanupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang Untuk, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah Melewati Pembuatan berbagai instrumen SBN, termasuk pula Pembuatan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan Agenda Global (SDG Bond dan Blue Bond).

Peranan transformasi digital Untuk proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung Bersama sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang Melewati SBN menjadi Lebih efektif dan efisien, serta kredibel.

Terakhir, Menkeu menekankan bahwa pengelolaan portofolio utang berperan besar Untuk menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. “Maka Itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur Bersama menjaga risiko suku bunga, Kurs Matauang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal,” tutup Menkeu.