Selain Cuti 6 Bulan, Partai Perindo Usulkan Ruang Laktasi Hingga Kantor Sebagai Working Mom

JAKARTA – Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) Mutakhir-Mutakhir ini mensahkan Undang-Undang (Undang-Undang) Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur tentang cuti melahirkan hingga maksimal enam bulan. Hal ini direspons Ketua DPP Bidang Sosial dan Kebencanaan Partai Perindo , Sri Gusni Febriasari.

Sri Gusni menjadi salah satu pihak yang mendukung Aturan tersebut. Tetapi Sri menilai, Sebagai bisa mengakomodir terpenuhinya hak-hak ibu dan anak, Pemerintah seharusnya tak hanya fokus masalah penerapan waktu cuti melahirkan saja.

“Sebenarnya yang perlu didorong juga, tadi selain memang undang-undang ini masih banyak yang perlu ada penambahan, selain cuti ayah yang tidak diatur secara jelas,” ujar Sri, Pada diwawancara SINDOnews, Kamis (4/7/2024).

“Undang-undang ini juga perlu diartikan dan perlu ditangkap Dari para pemerintah Lokasi Sebagai bisa menghasilkan Aturan atau membuat Langkah-Langkah yang bisa mendukung terpenuhinya hak ibu dan anak,” sambungnya.

Menurutnya, ada hal lain yang tak kalah penting. Salah satunya, yakni Di Merangsang setiap institusi atau perusahaan agar menyediakan fasilitas ruangan laktasi atau menyusui.

“Contohnya apa? Kita Merangsang nih benar-benar Hingga setiap institusi pemerintah ataupun swasta Sebagai bisa ada ruang laktasi. Sebab Mungkin Saja itu juga salah satu yang perlu kita dukung,” ungkapnya.

Sri menilai, hal sepele tersebut menurutnya Pada penting Sebagai bisa menciptakan sebuah ekosistem yang Ke akhirnya juga bisa mendukung terpenuhinya hak-Keadilan Gender dan anak.

“Sebab kan kita pengen membuat sebuah ekosistem yang Ke akhirnya bisa anak-anak terpenuhi hak-haknya atas pengasuhan dan peawatan yang terbaik,” tegasnya.

Sri juga menambahkan, Undang-Undang m tersebut juga dinilai masih terlalu fokus Di pemberian cuti melahirkan kepada perempuan.