Respons APJII dan Kominfo Yang Berhubungan Didalam Kejadian Luar Biasa Starlink Hingga Pasar Indonesia

JAKARTA – Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Duniamaya Indonesia (APJII) Zulfadly Syam mengatakan, Di ini jumlah Duniamaya Service Provider (ISP) Hingga Indonesia mencapai 1.084 penyelenggara. ISP-ISP ini mempunyai pasarnya masing-masing.

“Ada ISP yang jual Hingga Ritel, jual yang Area lokal atau hanya jual Hingga industri,” ujar Zulfadly, Kamis (4/7/2024).

Hadirnya Starlink Hingga Indonesia menambah jumlah ISP yang bisa dipilih Komunitas. “Kita melihat hadirnya Starlink atau Starlink Service Indonesia (SSI) sebagai ISP menambah pilihan Untuk Komunitas Untuk memilih ISP sesuai kebutuhan mereka,” katanya.

APJII memandang selain pentingnya taat regulasi, menjaga ekosistem Duniamaya Hingga Indonesia adalah prioritas utama. “Taat regulasi adalah Skor penting Untuk ISP bisa beraktivitas Hingga Indonesia dan saya rasa Starlink bisa taat kepada regulasi tersebut,” ujar Zulfadly.

APJII juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan Di seluruh anggota, termasuk Starlink. “APJII mendukung penuh kinerja pemerintah Untuk mengendalikan dan mengawasi Starlink seperti pemerintah mengawasi ISP-ISP yang lain. Akan Tetapi, kami juga menegaskan bahwa APJII Akansegera terus mengawasi semua anggota kami agar tetap taat Di imbauan Kominfo dan menjaga ekosistem Duniamaya Indonesia,” ungkapnya.

Menurut APJII, Di 20 Juni 2024, Starlink Service Indonesia sudah menjadi Dibagian Didalam anggota APJII. “Di ini, APJII sudah Memperoleh Starlink Service Indonesia sebagai Dibagian Didalam anggota APJII. Walaupun demikian, kami Akansegera tetap memastikan bahwa Starlink mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Untuk menjaga ekosistem Duniamaya Indonesia,” tegas Zulfadly.

Di Itu, Kominfo merespons Permasalahan-Permasalahan yang berkaitan Didalam Kejadian Luar Biasa Starlink. Menurut Febran Suryawan Didalam Regu Penertiban Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Starlink sudah melewati berbagai pemeriksaan dan sudah sesuai aturan.

“Starlink Di mengurus izin membutuhkan waktu 1 tahun, apalagi Starlink juga telah uji layak operasi,” kata Febran.

Kominfo juga memastikan bahwa aspek perlindungan konsumen terpenuhi Didalam adanya Starlink Service Indonesia. “Komunitas bisa mengadu Hingga sini soal Gadget Starlink,” ucapnya.

Kominfo juga menilai permasalahan perhitungan Retribusi Negara disesuaikan Didalam transaksinya. “Retribusi Negara Starlink Akansegera disesuaikan Didalam transaksinya,” kata Febran.

Pihaknya memastikan selalu melakukan evaluasi dampak Didalam Starlink. “Kita Akansegera terus Menimbang adanya Starlink Hingga Indonesia. Ini kan termasuk permintaan pasar, Dari Sebab Itu Starlink statusnya sama Didalam ISP-ISP yang ada Hingga Indonesia,” ujarnya.