Alasan Megawati Masukkan Ganjar dan Ahok Di Pengurus Pusat PDIP

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan Rakyat Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan Megawati Soekarnoputri merombak kepengurusan pengurus pusat Bersama memasukan sejumlah nama mulai Di Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pelantikan dan pengucapan sumpah tersebut digelar Di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Diketahui, Megawati merombak kepengurusan Di Kegiatan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan pengurus DPP PDI-Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025. “Di Di Pertemuan tadi, konsolidasi partai, Ibu Mega memang Mengeluarkan perubahan struktur Di DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai Pada Di adaptif policy yang bersifat strategis Di Di Berusaha Mengatasi tantangan-tantangan Di Didepan yang tidak ringan,” kata Hasto usai Kegiatan pelantikan, Jumat (5/7/2024).

Hasto mengatakan, struktur kepengurusan Mutakhir dipersiapkan Untuk hadapi Pemilihan Kepal Adaerah 2024. Ia menambahkan, pihaknya ingin Memperkenalkan kesetaraan Di setiap anak bangsa Di ajang Pemilihan Kepal Adaerah ini. “Lantaran yang ingin kita bangun dentan Pemilihan Kepal Adaerah itu adalah prinsip kesetaraan Di setiap anak bangsa Untuk dapat didorong Melewati proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal, Kendati mereka berasal Di kalangan rakyat biasa,” kata Hasto.

“Tetapi Memperoleh kemampuan profesional, Memperoleh komitmen ideologis, Memperoleh kemampuan teknokratik Untuk membawa perubahan Indonesia, maka mereka harus diberikan ruang Agar Pemilihan Kepal Adaerah bukan menjadi konsensus elit yang Sesudah Itu melakukan pengaturan dan Sesudah Itu membawa jarak Bersama rakyatnya,” sambungnya.

Atas dasar itu, Hasto menyampaikan terdapat sejumlah tokoh yang masuk Di struktur partai. Salah satunya, Adian Napitupulu yang menjabat sebagai Wasekjen PDIP Bidang Kominfo. “Lantaran kemampuan Pak Adian juga Di Di Menyediakan penjelasan kepada publik Bersama cara yang bisa diterima Dari Komunitas dan berdasarkan prinsip komunikasi yang didasarkan Di ideologi partai,” ucap Hasto.

Di Samping Itu, kata Hasto ada juga Ronny Talapessy yang menjabat Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional. Dimasukannya Ronny, kata Hasto, didasari adanya suatu kencederungan Di otokrasi hukum, autocratic legalism.

Menurutnya, hal itu harus dijawab bahwa hukum harus mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat. Ia menegaskan, hukum bukan mencerminkan elit kekuasaan. “Tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama Di rakyat Di pembangunan itu dapat dijamin Bersama berkeadilan,” kata Hasto.

“Agar masuk seperti Pak Ganjar Pranowo selaku Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Lokasi, Pak Basuki Tjahaja Purnama Ketua DPP Bidang Perekonomian, Sesudah Itu ada Pak Deddy Sitorus Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Eksekutif, ada Rano Karno Di Bidang Kebudayaan, Agar politik nanti Berencana mencerminkan suatu estetika Di kebudayaan itu,” tandas Hasto.