Kesiapan Infrastruktur Lokasi 3T Karena Itu Tantangan Pemerataan Energi

JAKARTA – Langkah pemerintah Untuk Menyediakan akses energi yang merata dan terjangkau Sebagai seluruh Kelompok Ke semua Area Ke Indonesia terus dilakukan. Pemerataan energi nasional Hingga seluruh pelosok negeri bukanlah hal mudah.

Kesiapan infrastruktur Ke Lokasi 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menjadi tantangan tersendiri Untuk pemerataan energi. Belum lagi Ke pemerataan sumber daya manusia Untuk Menyediakan pelayanan Kelompok.

Pimpinan Pusat (PP) Kesatria Muda Respublika (KMR) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Melakukan focus group discussion Di tema “Di SDM Unggul Sebagai Ketersediaan dan Keterjangkauan BBM Ke Indonesia” Ke Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Belajar Uhamka, Rabu (3/7/2024).

Iwan Bento Wijaya, Dewan Pembina PP KMR mengatakan pemerintah telah menetapkan Keputusan BBM Satu Harga Melewati Perpres No 63 Tahun 2020. Jika Inisiatif BBM Satu Harga terbuka Untuk badan usaha yang Memperoleh izin Sebagai turut andil Untuk pemerataan energi Ke Indonesia.

Melewati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setiap badan usaha yang Memperoleh izin berhak terlibat Untuk Menyediakan aksesibilitas energi hingga Lokasi 3T.

“Lalu siapa yang mengikuti Inisiatif? Siapa yang punya semangat nasionalisme menyediakan BBM Ke Lokasi 3T? Hanya dua yakni PT Patra Niaga dan PT AKR,” kata Iwan.

Dia menilai betapa pentingnya SDM unggul Untuk tata niaga sektor Migas dan gas baik Ke hulu maupun hilir. Baginya, diperlukan Penanaman Modal Asing yang besar Untuk tata kelola sumber daya manusia.

“Ini harus ada bentuk sinergisitas Di Penanaman Modal Asing Ke SDM dan Penanaman Modal Asing Ke Ilmu Pengetahuan Sebagai melakukan pengawasan,” ujar Iwan yang juga pengamat energi.

Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia Wiwit Sudarsono mengungkapkan bahwa Inisiatif BBM Satu Harga yang dijalankan Di pemerintah cukup dirasakan sopir angkutan umum online Ke Lokasi.