Puluhan Ribu Kontainer Sempat Tertahan, Menperin Pertanyakan Isinya

JAKARTA – Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyinggung soal keberadaan 26.000 kontainer yang sempat tertahan Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Pada 3 bulan. Agus mengaku ingin mengetahui isi muatan kontainer Sebagai Memutuskan Aturan yang tepat guna melindungi industri Untuk negeri.

Hal itu disampaikan Agus seiring mencuatnya dokumen hasil riviu Sambil Itu Regu Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri yang menyebutkan adanya masalah Di dokumen Pembelian Barang Didalam Luar Negeri lantaran tidak proper dan komplit. Hal ini menyebabkan biaya demurrage atau denda Di Daerah pabean/pelabuhan Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten dan Jatim sebesar Rp294,5 miliar.

“Sebagai pembina industri (saya) Memperoleh kepentingan mengetahui apa aja isi 26.000 kontainer tersebut. Kami punya kepentingan Sebab kami wajib menyiapkan Aturan Sebagai melakukan mitigasi Produk apa saja yang masuk Untuk negeri,” kata Agus, Rabu (10/7/2024).

Agus mengatakan, sudah berkomunikasi Didalam Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani Sebagai meminta data Yang Terkait Didalam isi muatan 26.000 kontainer yang sempat tertahan Di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

“Sudah komunikasi (Didalam Sri Mulyani), tapi belum ada respons,” ungkap Agus.

Diketahui, Klaim Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator yang fokus Di pembangunan ekosistem Ketahanan Pangan nasional Didalam prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif terbukti omong kosong belaka. Klaim Bapanas tersebut tidak sejalan Didalam dokumen hasil riviu, Sambil Itu Regu Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri Di tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani Plh Kepala SPI Arrahim K. Kanam.

Untuk dokumen hasil riviu Sambil Itu Regu Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri disebutkan bahwa ada masalah Untuk dokumen Pembelian Barang Didalam Luar Negeri yang tidak proper dan komplit Agar menyebabkan biaya demurrage atau denda yang terjadi Di Daerah pabean/pelabuhan Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.

“Terdapat keterlambatan dan atau kendala dokumen Pembelian Barang Didalam Luar Negeri yang tidak proper dan complate Agar menyebabkan container yang telah tiba Di Daerah Pabean/Pelabuhan tidak dapat dilakukn clearance,” bunyi dokumen itu, dikutip, Selasa,(9/7/2024).