Aset Bangsa Capai Rp13.000 T per 31 Desember 2023

JAKARTA – Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan posisi keuangan pemerintah ditunjukkan Untuk neraca per 31 Desember 2023 terdiri Bersama aset sebesar Rp13.072,8 triliun. Aset tersebut naik Di 6,06 persen Bersama catatan Di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12.325,45 triliun berdasarkan data yang tertuang Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 yang telah diaudit.

Selain aset, posisi keuangan pemerintah terlihat Bersama total kewajiban Bangsa sebesar Rp9.536,7 triliun dan posisi ekuitas Bangsa sebesar Rp3.536,1 triliun. Kewajiban pemerintah pun naik dibanding catatan Di 2022 yang sebesar Rp8.920,56 triliun, sedangkan ekuitas naik tipis Bersama Rp3.404,89 triliun.

“Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset adalah pertama kalinya terjadi Dari pelaporan keuangan berbasis akrual ditetapkan. Hal ini tidak terlepas Bersama membaiknya kinerja penerimaan Bangsa yang diikuti Bersama belanja pemerintah yang Lebihterus berkualitas,” jelas Sri Mulyani Untuk Pertemuan Paripurna Wakil Rakyat RI Hingga-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (4/7/2024).

Di kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyampaikan Laporan Operasional (LO) Tahun 2023 Bersama Pendapatan Operasional Rp3.083,2 triliun dan Beban Operasional Rp3.111,7 triliun, yang membentuk Defisit Bersama Kegiatan Operasional Rp28,4 triliun. Hingga sisi lain, terdapat Surplus Bersama Kegiatan Non Operasional sebesar Rp60,1 triliun, yang membentuk Surplus LO Tahun 2023 sebesar Rp31,6 triliun.

“Surplus LO Tahun 2023 merupakan yang pertama kali terjadi Dari penerapan akuntansi berbasis akrual atau Dari laporan operasional mulai disusun Di 2015,” kata Sri Mulyani.

Laporan Arus Kas Tahun 2023 Menyediakan informasi mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas Bangsa Di tahun 2023. Arus kas bersih Bersama Kegiatan operasi minus Rp34,8 triliun, arus kas bersih Bersama Kegiatan Penanaman Modal Asing minus Rp391,6 triliun, arus kas bersih Bersama Kegiatan pendanaan Rp445,8 triliun dan arus kas bersih Bersama Kegiatan transitoris Rp88,7 triliun.

“Arus kas bersih Bersama Kegiatan Penanaman Modal Asing yang bernilai negatif mencerminkan upaya pemerintah Sebagai melakukan Penanaman Modal Asing terutama Untuk rangka mendukung proyek pembangunan infrastruktur,” jelas Sri Mulyani.