Bagaimana Serangan Ransomware Bisa Menembus Lini Di Pemerintah?

JAKARTA – Serangan ransomware Pada Pusat Data Nasional Sambil Itu (PDNS) 2 Di Surabaya, yang dikelola Bersama Telkomsigma Bersama Sebab Itu sorotan tajam. Ini Sebab dampaknya Pada layanan publik dan potensi kebocoran data sensitif sangat besar.

Dirjen Alat Lunak Informatikan Kominfo Samuel Pangerapan menyebut, sebanyak 210 instansi terdampak, mulai instansi pusat dan Area.
Tentu saja, insiden ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang bagaimana peretas bisa menembus Lini Di siber pemerintah yang seharusnya ketat?

Cara Kerja Ransomware

Ransomware adalah jenis malware yang dirancang Sebagai mengenkripsi file atau sistem korban, menjadikannya tidak dapat diakses.

Striker Lalu Berencana meminta tebusan sebagai imbalan atas Kunci dekripsi yang dapat membuka kembali akses Ke data tersebut.
Secara Keseluruhan, ransomware menyebar Melewati beberapa cara:

1. Email Phishing: Email yang tampak resmi Akan Tetapi mengandung lampiran atau tautan berbahaya. Ketika diklik, malware ransomware Berencana terunduh dan dijalankan Di sistem korban.

2. Kerentanan Alat Lunak: Peretas dapat mengeksploitasi kelemahan Untuk Alat lunak yang digunakan Bersama organisasi, termasuk Os, Alat Lunak, atau firmware.

3. Serangan Brute Force: Striker mencoba berbagai kombinasi username dan password Sebagai Merasakan akses Ke sistem.

4. Remote Desktop Protocol (RDP): Striker dapat memanfaatkan celah Perlindungan Untuk protokol RDP Sebagai Merasakan akses jarak jauh Ke sistem.

Persoalan Sumber Daya Manusia?

Pakar Perlindungan siber Pratama Persadha mengatakan, tanpa melihat hasil audit dan digital forensik Berencana sangat sulit Sebagai secara pasti menentukan kelemahan yang dimanfaatkan Bersama peretas.

“Akan Tetapi, penyebab utama Bersama kerentanan sistem Keahlian pemerintahan biasanya berasal Bersama rendahnya kesadaran SDM tentang Perlindungan siber. Terutama SDM yang Memperoleh akses Ke Untuk sistem. Baik itu Bersama internal organisasi Sebagai keperluan operasional atau pihak lain yang menjadi mitra Di Di pembuatan sistem dan Alat Lunak dan membantu organisasi Sebagai melakukan perbaikan jika terjadi masalah,” ungkapnya Di dihubungi SINDONews.

Pratama menyebut, sistem Perlindungan siber tidak bisa dilihat hanya Bersama satu sisi infrastruktur serta Alat Perlindungan siber saja.

“Tetapi juga harus melihat aspek lainnya seperti pelatihan karyawan Pada aspek Perlindungan siber juga menjadi titik kritis Pada Perlindungan siber suatu organisasi. Sebab tak jarang serangan siber yang terjadi berawal Bersama diretasnya pc/laptop karyawan atau didapatkanya data kredensial karyawan Melewati serangan phising,” ungkap Chairman Lembaga Kajian Perlindungan Siber dan dan Komunikasi CISSReC itu.

Masih Memperoleh Celah

Pratama menyebut, meski sistem Perlindungan siber yang dimiliki Bersama lembaga sudah menggunakan sistem yang paling mutakhir dan paling canggih, tetapi jika Pelatihan Pada karyawan serta Perlindungan siber Bersama Alat kerja kurang, maka secara keseluruhan sistem Perlindungan suatu lembaga Berencana Dikatakan kurang kuat dan atau kurang mumpuni Sebab masih Memperoleh celah Sebagai masuknya sebuah serangan.