Bule-bule Setuju Pungutan Turis Asing Naik dan Hukuman Politik Buat yang Bandel

Bule-bule Di Bali ternyata banyak yang setuju Di kenaikan pungutan Sebagai turis Asing sebesar US$ 50. Mereka juga setuju ada denda Bagi turis yang bandel.

Bule asal Australia bernama Maxie misalnya. Ia mengaku telah membayar pungutan turis Asing Di pertama kali menginjakkan kaki Di Pulau Dewata Di awal bulan ini.

Dia setuju apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali Memberi Hukuman Politik Bagi wisman yang tak membayar pungutan turis Asing.

“Saya pikir itu Mungkin Saja adil jika pemerintah Berencana mengenakan denda Di turis yang tidak membayar retribusi turis,” ungkap Maxie Di Pantai Sindhu, Denpasar, Bali, Selasa (25/6).

Maxie tidak keberatan apabila Di depannya jika pungutan turis Asing naik menjadi US$ 50. Asalkan kenaikan tersebut kembali Di Kelompok dan dimanfaatkan denga jelas.

“Jika uangnya dikembalikan Sebagai kepentingan Kelompok itu adalah hal yang baik, tapi, kalau pemerintah hanya menyimpannya saja (tanpa diperuntukkan Sebagai kepentingan bersama) saya tidak setuju (Di kenaikan nominal pungutan),” tegas pria tersebut.

Hal serupa juga diungkapkan Dari turis Asing asal Skotlandia, Jimmy. Dia tak ambil pusing apabilapungutan turis Asing naik.

“Tentang Hukuman Politik menurut saya itu tidak masalah. Sebaiknya turis lain bisa membayar levy dan itu juga baik Bagi Kelompok Bali,” sebutnya.

Jimmy mengatakan sangat menyukai Bali. Ia memandang pungutan turis Asing merupakan ide yang baik Bagi Bali.

Sebelumnya Itu diberitakan, DPRD Bali mengusulkan pungutan turis Asing naik menjadi US$ 50. Di kurs Kurs Mata Uang Di ini sebesar Rp 16 ribu, pungutan itu jika dirupiahkan Disekitar Rp 800 ribu.

Tujuannya, agar Pemprov Bali Memiliki kelonggaran fiskal Sebagai memenuhi kebutuhan belanja Area. Pemprov Bali juga mengancam Memberi Hukuman Politik kepada turis Asing yang tak membayar tourism levy sebesar US$ 10.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Pemprov Bali Sebagai membenahi proses pungutan Sebagai turis Asing itu Sebelumnya menerapkan Hukuman Politik. Ia menyoroti pelaksanaan pungutan turis Asing itu yang kerap menemukan kendala teknis Di lapangan.

“Memang kalau aturan Area biar menggigit ya perlu juga ada Hukuman Politik. Kami sih sepakat saja (Di adanya Hukuman Politik). Akan Tetapi, Sebelumnya itu kan harus dibenahi dulu Di dalamnya,” kata Rai, Selasa (25/6).

——–

Artikel ini telah naik Di detikBali.