loading…
Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa
INDONESIA adalah Negeri hukum yang dimaknai bahwa Negeri Indonesia bercita-cita menegakkan hukum seadil-adilnya Di cara menetapkan secara pasti seseorang sebagai Individu Terduga/terdakwa; intinya hanya kekuasaanlah yang dapat menentukan arah penegakan hukum sekalipun didasarkan Ke Undang-Undang (hukum tertulis). Kekuasaan Ke hakikatnya adalah yang dapat memerintahkan seseorang sesuai Di keinginannya, Supaya jika Di praktik penegakan hukum terjadi beberapa Tindak Kejahatan Ke mana kekuasaan lebih mengemuka dibandingkan Di hak seseorang, sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan lagi.
Akan Tetapi demikian, sejalan Di perkembangan Kelompok abad 21 telah memasuki abad Kelompok sipil Ke mana kekuatan dan pemikiran Kelompok menuntut diakomodasi Dari kekuasaan, maka kedudukan Di Negeri/pemegang kekuasaan dan individu Kelompok sipil adalah sejajar; tidak berbeda dan tidak dapat dibedakan. Jika kekuasaan (Negeri) Memiliki hak Untuk mengatur kehidupan bernegara, maka hak Kelompok sipil pula Untuk tunduk Ke kekuasaan kecuali Pada tindakan Negeri yang menyalahgunakan kekuasaan.
Contoh pelaksanaan hak dan kemerdekaan menyampaikan pendapat Ke muka umum-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999- sering terjadi kisruh Di pemegang kekuasaan dan Kelompok peserta penyampaikan pendapat Ke muka publik, seperti demontrasi Kelompok menyampaikan pendapatnya. Di praktik kekuatan Kelompok sipil yang sering diagung-agungkan Dari tokoh-tokoh terkemuka sering berakhir melemah atau berkelindan Di kekuasaan; pernyataan tokoh-tokoh Kelompok tertentu seketika layaknya hujan meniadakan kekeringan seketika; tokoh Kelompok lebih senang/nyaman tampaknya berada Ke Di lingkar kekuasaan.
Pertanyaannya, bagaimana suara tokoh-tokoh Kelompok yang berada Ke Di lingkar kekuasaan Negeri; masih samakah ketika Ke Di Kelompok dan apakah Bisa Jadi kesempatan menyampaikan suara hatinya tetap eksis atau berada Ke Di lingkar kekuasaan; menjadi pertanyaan besar Kelompok. Di kenyataan Melewati beberapa masa pemerintahan Dari tahun 1960, suara tokoh Kelompok sekalipun segera memudar seketika Memperoleh tanpa syarat berada Ke Di lingkar kekuasaan.
Hal ini kita saksikan keberadaan tokoh Kelompok Ke Di pergantian Tim Pembantu Ri merah putih Terbaru-Terbaru ini. Adapun alasan yang sering dikemukakan tokoh Kelompok adalah Akansegera membantu Di Di memperbaiki Negeri ternyata hanya pepesan kosong belaka, Sebagai Gantinya mereka tampak menikmati segala fasilitas Negeri yang diberikan kepadanya; lupa lagi Pada janji-janji dan suara keras ketika berada Ke luar pemerintahan.
Keadaan sikap Kelompok sipil dan ketahanan mereka Berjuang Di kekuasaan Di pengamatan Di 78 tahun terbukti kalah total dan tidak berdaya Supaya aspirasi Kelompok yang telah disampaikannya ketika berada Ke luar kekuasaan sirna tidak tentu rimbanya. Quo vadis Kelompok sipil??
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Hukum dan Kekuasaan











