Hukuman Bebas Mantan Bupati Langkat Langgengkan Impunitas Pelaku TPPO

JAKARTA – Komisi Nasional Ham (Komnas) Hakasasi Manusia menyesalkan Hukuman bebas mantan Bupati Langkat Terbit Wacana Peranginangin Untuk Peristiwa Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kerangkeng manusia. Putusan tersebut dinilai melanggengkan impunitas pelaku TPPO.

“Komnas Hakasasi Manusia menyesalkan putusan tersebut dan menilai putusan tersebut tidak memenuhi hak atas keadilan, terutama Bagi keluarga korban yang meninggal dunia,” kata Koordinator Subkomisi Pemajuan Hakasasi Manusia Komnas Hakasasi Manusia Anis Hidayah, Rabu (10/7/2024).

Bersama karenanya, Komnas Hakasasi Manusia menilai lembaga pengawas Proses Hukum seperti Komisi Yudisial (KY) perlu turun tangan. Komnas Hakasasi Manusia meminta KY Bagi mengawasi segala proses Proses Hukum itu.

“Komnas Hakasasi Manusia memandang perlunya lembaga-lembaga pengawas Proses Hukum seperti Komisi Yudisial, melakukan pengawasan atas proses Proses Hukum Peristiwa Pidana tersebut,” jelasnya.

Meski menghormati putusan Lembaga Proses Hukum Negeri Stabat atas Hukuman bebas itu, Komnas Hakasasi Manusia mendukung Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan upaya hukum kasasi atas Peristiwa Pidana itu. Sebab menurutnya putusan bebas yang diberikan kepada Terbit menjadi kontra produktif Ke Di Pemerintah Indonesia yang Melakukanupaya memberantas TPPO.

“Komnas Hakasasi Manusia berpandangan bahwa penguatan Upaya Mencegah dan penanganan TPPO perlu dilaksanakan lebih masif lagi Bagi semua pemangku kepentingan termasuk lembaga Proses Hukum agar semua pemangku kepentingan Memiliki pemahaman yang sama tentang bahayanya TPPO,” tegasnya.

“Komnas Hakasasi Manusia memandang bahwa putusan bebas tersebut Akansegera Berpeluang melanggengkan impunitas Bagi pelaku TPPO terutama pelaku yang merupakan oknum Aktor Atau Aktris Negeri,” ucapnya.