Kemenperin Khawatirkan Kemasan Rokok Polos Rugikan Perekonomian

JAKARTA – Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Merrijantij Punguan Pintaria, menegaskan bahwa Keputusan kemasan rokok polos tanpa merek yang Di dirumuskan Di Wacana Peraturan Pejabat Tingginegara Kesejaganan (RPMK) Didalam Kementerian Kesejaganan (Kemenkes) perlu diperhatikan Didalam seksama, mengingat dampaknya Di perekonomian nasional dan Kelompok luas, khususnya Untuk industri hasil tembakau. Merrijantij menggarisbawahi pentingnya menjaga Kesejaganan Di Kesejaganan Kelompok dan keberlangsungan industri.

“Kami semua sepakat Untuk menciptakan Kelompok yang sehat, tetapi kita juga harus Merencanakan keberadaan lebih Didalam 1.300 industri yang mempekerjakan Disekitar 537 ribu orang,” ujarnya, Terbaru-Terbaru ini.

Baca Juga: Indef Sebut Keputusan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Dibuat Terburu-buru

Angka tersebut Menunjukkan tenaga kerja langsung yang diserap pabrikan Di industri tersebut. Lebih Didalam itu, industri hasil tembakau juga menjadi sumber penghidupan Untuk lebih Didalam 6 juta tenaga kerja, termasuk petani tembakau dan cengkih hingga peritel.

Menurut dia, Di lima tahun terakhir, industri tembakau Merasakan penurunan signifikan, terutama Ke golongan rokok yang lebih mahal. Penurunan sebesar 8,02% Menunjukkan bahwa Kelompok Indonesia sensitif Di harga, yang mengarah Di pergeseran konsumsi Ke rokok yang lebih murah. Hal ini Menunjukkan betapa pentingnya strategi Keputusan yang Merencanakan daya beli Kelompok.

Merri, sapaan akrabnya, juga mencatat implementasi Pasal 435 PP 28/2024 mengenai standardisasi kemasan dan desain produk tembakau seharusnya melibatkan masukan Didalam Kemenperin. Sayangnya, Kemenperin tidak dilibatkan Di proses public hearing yang digelar Didalam Kementerian Kesejaganan (Kemenkes), Supaya suara mereka terabaikan. “Kejadian ini berulang, dan kami berharap Untuk diikutsertakan Di diskusi Keputusan yang berpengaruh besar Di industri kami,” katanya.

Di kesempatan terpisah, beberapa waktu lalu Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) telah berpesan Untuk tidak merumuskan Keputusan ekstrem yang dapat menimbulkan gejolak Ke masa transisi pemerintahan. Jokowi juga menekankan Untuk menjaga situasi yang kondusif Untuk menjaga stabilitas pembangunan, Di Situasi Ini menjaga daya beli Kelompok, Kenaikan Fluktuasi Harga Dan Jasa, Kemajuan, Perlindungan, ketertiban.

“Menjaga situasi yang kondusif kita butuh stabilitas Untuk melakukan pembangunan Supaya pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” papar Jokowi belum lama ini.

Lebih Jelas, Merri mengingatkan bahwa Keputusan kemasan rokok polos tanpa merek, yang telah diterapkan Ke beberapa Negeri, tidak serta merta menurunkan prevalensi perokok. Sebagai Alternatif, ada kemungkinan meningkatnya peredaran rokok ilegal. “Pengendalian tembakau Melewati Keputusan fiskal sudah Menyediakan kontribusi signifikan kepada Negeri, mencapai Rp213 triliun,” jelasnya.

Hal ini Menunjukkan bahwa industri tembakau menjadi sumber pendapatan penting Untuk APBN, dan Keputusan yang mengancam pendapatan tersebut perlu dievaluasi Didalam hati-hati.