Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Dorong Bentuk Pansus Dugaan Tindak Kejahatan Perdagangan Masuk Negeri Beras Bulog

JAKARTA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Berencana Merangsang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sebagai Menginformasikan dugaan Tindak Kejahatan mark up (selisih harga) Perdagangan Masuk Negeri beras. Hal ini ditegaskan Di Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Daniel Johan.

Di dugaan Tindak Kejahatan Perdagangan Masuk Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Perdagangan Masuk Negeri beras senilai Rp294,5 miliar ini, menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Iya nanti kita usulkan dan dorong,” ujar Daniel Johan, Minggu (7/7/2024).

Daniel Johan menilai pembentukan Pansus Ke Dewan Perwakilan Rakyat diperlukan Sebagai Menginformasikan segala kebenaran Yang Terkait Di Tindak Kejahatan Perdagangan Masuk Negeri beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” jelas Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Daniel Johan juga memandang, pembentukan pansus dugaan Tindak Kejahatan Perdagangan Masuk Negeri beras diperlukan Sebagai memperbaiki tata kelola Ketahanan Pangan RI. Daniel Johan menekankan, pembentukan Pansus juga sebagai komitmen dan langkah pemerintah Di mewujudkan kedaulatan Ketahanan Pangan.

“Sekaligus perbaiki tatakelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah Di wujudkan kedaulatan Ketahanan Pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian Ketahanan Pangan,” tandas Daniel Johan.

Sebelumnya Itu, usulan pembentuan pansus dugaan Tindak Kejahatan Perdagangan Masuk Negeri beras Ke Dewan Perwakilan Rakyat digaungkan Direktur Tempattinggal Politik Indonesia Fernando Emas. Fernando Merangsang pembentukan Pansus Yang Terkait Di Di Tindak Kejahatan mark up (selisih harga) Perdagangan Masuk Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Perdagangan Masuk Negeri beras senilai Rp294,5 miliar.

Tindak Kejahatan ini sendiri bermula Pada Studi Kedaulatan Rakyat Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Terkait Di dugaan mark up (selisih harga) Perdagangan Masuk Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Perdagangan Masuk Negeri beras senilai Rp294,5 miliar Hingga Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK) RI, Jakarta, Rabu, (3/7/2024).

Direktur Eksekutif Studi Kedaulatan Rakyat Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Terkait Di dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Sebagai Bapak Ketua KPK RI Di menangani Tindak Kejahatan yang kami laporkan,” kata Hari Ke Di Gedung KPK, Jakarta.

(maf)