Larangan Jual Rokok Radius 200 Meter Ancam Usaha Pedagang Kecil

JAKARTA – Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) dan Persatuan Pedagang Kelontong Seluruh Indonesia (PPKSI) secara bersama-sama meminta agar pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau Untuk radius 200 meter Bersama satuan Pembelajaran dan tempat bermain anak yang tertera Ke Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesejajaran.

Berdasarkan draft RPP Kesejajaran yang beredar luas Pada ini disebutkan Ke pasal 434 ayat 1 huruf e bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik Untuk radius 200 meter Bersama satuan Pembelajaran dan tempat bermain anak.

Ketua Umum APARSI Suhendro mengatakan aturan ini Berencana menghambat Kemajuan ekonomi kerakyakatan. Padahal Pemerintah Ditengah Mendorong berbagai inisiatif dan Inisiatif Untuk mendongkrak geliat ekonomi kerakyatan. Di Itu, aturan tersebut juga Berencana mengancam mata pencaharian para pedagang kecil Di seluruh Indonesia.

“Merencanakan gentingnya status pengesahan RPP Kesejajaran yang segera disahkan Dari Kementerian Kesejajaran, maka kami telah menyurati Kepala Negara Jokowi Untuk meminta perlindungan Di sektor penggerak ekonomi kerakyatan,” serunya ketika konferensi pers Sikap APARSI dan PPKSI Yang Terkait Bersama larangan penjualan 200 meter Ke RPP Kesejajaran, Di Jakarta, Rabu (10/07/2024).

Suhendro melanjutkan aturan larangan penjualan produk tembakau Untuk radius 200 meter tersebut mustahil Untuk Digunakan. Hal ini mengingat banyaknya pasar yang berdekatan Bersama sekolah atau instansi Pembelajaran lainnya ditambah Bersama sebaran lokasi sekolah. Jika disahkan, aturan ini Berencana menimbulkan domino effect yang dapat mengancam keberlangsungan seluruh pedagang kecil Di Indonesia.

“Kalau melihat Situasi Di lapangan Pada ini, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok Ditengah pedagang grosir pasar Bersama pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI), Hamdan Maulana menyampaikan bahwa 60% total rata-rata pendapatan harian pedagang toko kelontong Di Indonesia berasal Bersama perjualan rokok denga kisaran omzet harian sebesar Rp6-7 juta. Aturan ini juga Berencana mendiskriminasi pedagang kecil yang telah Memperoleh warung yang berdekatan Bersama satuan Pembelajaran maupun tempat bermain anak.

“Bagaimana nasib para pedagang kelontong yang Bersama dulu sudah Memperoleh warung Di Didekat sekolah? Apakah mereka harus dipaksa pindah? Kalau aturan ini disahkan, maka omzet para pedagang tersebut Berencana anjlok. Untuk kami, aturan ini sangat diskriminatif,” imbuhnya.

Maka Itu, APARSI dan PPKSI meminta Kepala Negara Jokowi Untuk tidak menandatangani RPP Kesejajaran yang dapat Memberi dampak negatif Untuk jutaan pedagang kecil Di seluruh Indonesia. Apalagi, Junaidi melanjutkan, pihaknya bersama APARSI, yang merupakan pihak terdampak, belum dimintai pendapat Untuk perumusan aturan tersebut.

“Hingga kini, kami belum dilibatkan Untuk perumusan RPP Kesejajaran Dari Kementerian Kesejajaran. Padahal, kami adalah pihak yang dirugikan Bersama aturan tersebut. Tetapi, Pada ini kami Ditengah Melakukanlangkah-Langkah Untuk menyampaikan aspirasi dan jalan Ditengah yang kami usulkan Bersama mengadu kepada Kementerian Perdagangan,” jelasnya.

Sebagai informasi, APARSI menaungi 9 juta anggota para pedagang pasar rakyat Di seluruh Indonesia, termasuk toko kelontong dan sembako. Sedangkan, PPKSI Memperoleh anggota sebanyak 800 ribu warung kecil yang tersebar Di seluruh Indonesia.