Legislator PKS Siap Dorong Pansus Judi Online

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Habib Aboe Bakar Al Habsyi siap Mendorong Pansus Judi Online (Judol) Sebagai Menilai kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank. Foto/Dewan Perwakilan Rakyat.go.id

JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Habib Aboe Bakar Al Habsyi siap Mendorong Pansus Judi Online (Judol) Sebagai Menilai kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank. Hal ini Yang Terkait Di maraknya Tindak Kejahatan judol Lewat pendirian layanan jasa pembayaran Di Olahragawan judol.

“Hadirnya pansus Sebagai Menilai kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank yang diduga ikut membantu tranksasi pembayaran judol ini,” ujar Aboe merespons usulan Pemimpin Negara Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri agar Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Pansus Judol Ke Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Politikus PKS ini mengaku prihatin Akansegera maraknya transaksi judol yang Lebih digemari Komunitas hingga anggota dewan. Apalagi banyak Tindak Kejahatan bunuh diri akibat judol. Lantaran itu, ia Akansegera Merundingkan usulan pembentukan Pansus Judol ini bersama fraksi-fraksi Ke Dewan Perwakilan Rakyat.

“Sosialisasikan Akansegera kita lakukan Di sejumlah fraksi agar Pansus Judol ini bisa dibentuk dan membongkar praktik jasa layanan pembayaran judol yang diduga didukung Di sistem perbankan dan lembaga keuangan non bank,” tegasnya.

Aboe juga setuju jika dana transaksi judol dikembalikan Ke Negeri. Artinya, bank tidak hanya sebatas memblokir rekening tetapi bank wajib mengembalikan dana tersebut Ke Negeri.

Sebelumnya, Pemimpin Negara Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri meminta perbankan kembalikan pendapatan judol Ke Negeri dan segera dibentuk Pansus Judol.

“OJK maupun Banksentral wajib melakukan audit investigasi Di lembaga keuangan bank dan non bank yang diduga Yang Terkait Di judol yang hingga Di ini luput dilakukan Di lembaga keuangan secara rutin,” katanya.

Sebagai mencegah pemilik judol Memiliki layanan jasa pembayaran, Deni mengusulkan sejumlah hal. Pertama, peningkatan kerja sama antarlembaga pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penting Sebagai mengidentifikasi dan memblokir transaksi yang Yang Terkait Di Di judi online.

Kedua, lanjutnya, penerapan regulasi yang lebih ketat Di lembaga keuangan dan layanan pembayaran elektronik Sebagai memastikan bahwa mereka tidak memproses transaksi yang berkaitan Di judi online.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Legislator PKS Siap Dorong Pansus Judi Online