Profil dan Sumber Kekayaan Thomas Djiwandono, Wamenkeu Ponakan Prabowo

JAKARTA – Thomas M. Djiwandono atau akrab disapa Tommy Djiwandono Mutakhir saja dilantik Pemimpin Negara Jokowi sebagai Wakil Pembantu Pemimpin Negara Keuangan (Wamenkeu). Ia Sebelumnya Itu menjabat sebagai Anggota Bidang Keuangan Skuat Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran.

Melansir Di situs resmi Gerindra, Thomas M. Djiwandono, lahir Di Jakarta, 7 Mei 1972. Tommy adalah anak pertama Di pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Baca Juga: Resmi, Thomas Djiwandono jabat Wamenkeu

Ayahnya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia, yang kini mengajar Di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan ibunya Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto pendiri Partai Gerindra, yang juga sebagai Pemimpin Negara terpilih bakal penerus Jokowi.

Thomas juga merupakan cicit R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Thomas sudah menikah dan dikaruniai tiga orang anak. Untuk Pembelajaran, Tommy termasuk keluarga berpindidikan dan berada.

Tommy sekolah Di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta. Sambil kuliahnya Di luar negeri. Ia kuliah Di bidang studi sejarah Di Haverford Colloge, Pennsylvania, Amerika Serikat dan Memutuskan master Di bidang International Relations and International Economics Di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

Sumber Kekayaan

Karier dimulai magang menjadi wartawan Di 1993 hingga 1994. Sesudah menjadi jurnalis, Thomas merantau Di Hongkong dan menjadi analis keuangan Di Whetlock NatWest Securities. Lalu Di 2006, pamannya Hashim Djojohadikusumo memintanya Bagi membantu Di Arsari Group, sebuah perusahaan agrobisnis, dan dia ditunjuk sebagai Deputy CEO.

Baca Juga: Jokowi Resmi Lantik Thomas Djiwandono, Sudaryono, dan Yuliot Dari Sebab Itu Wamen

Thomas Sesudah Itu mulai memasuki dunia politik Dari 2014. Dia terpilih menjadi Bendahara Partai Gerindra sampai 2019 dan berlanjut hingga periode 2020-2025. Sesuai Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2020, setiap penyelenggara Bangsa yang Mutakhir pertama kali menjabat wajib menyampaikan LHKPN paling lambat tiga bulan Dari dilantik.

Menurut laporan, Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK) Berencana menyurati wakil Pembantu Pemimpin Negara yang Mutakhir dilantik agar melaporkan harta dan kekayaannya termasuk Thomas Djiwandono.