DPP Propindo Tegaskan Peradi Bukan Single Bar, Ini Alasannya

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (DPP Propindo) menegaskan Perhimpunan Advokat Indonesia ( Peradi ) bukan wadah tunggal organisasi advokat atau single bar.

Ketua Umum DPP Propindo, Roy Sirait menyebut, Peradi bukanlah wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana dimaksud Untuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

“Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat Untuk jangka waktu dua tahun Dari Undang-Undang tersebut diundangkan Ke 5 April 2003,” ujarnya, Sabtu (7/12/2024).

Foto/Ist

Adapun wadah tunggal ini bertujuan Sebagai menjaga kesatuan dan profesionalitas profesi advokat; menyediakan standar etik yang seragam Ke seluruh organisasi advokat; maupun memastikan mekanisme pengawasan yang terpusat Pada perilaku advokat.

“Akan Tetapi, realitas Menunjukkan Peradi Terbaru diaktekan Ke September 2005. Ini melewati batas waktu yang ditentukan. Hal ini membuat status Peradi sebagai wadah tunggal Dilindungi Dari beberapa pihak, termasuk Dari Propindo,” ujarnya.

Roy Sirait menjelaskan, perintah Undang-Undang tersebut Mengungkapkan Untuk waktu dua tahun Dari 5 April 2003 hingga 5 April 2005 harus terbentuk wadah tunggal organisasi advokat. Akansegera tetapi faktanya Peradi Terbaru diaktekan Ke September 2005.

“Maka hal Ini berarti Peradi bukanlah wadah tunggal yang dimaksud Untuk Undang-Undang Advokat, melainkan Peradi menjelma menjadi organisasi advokat yang sama seperti organisasi advokat lainnya,” kata Roy.

Sesudah Peradi berdiri, muncul berbagai organisasi advokat Terbaru bermunculan Agar hal ini Menunjukkan gagasan wadah tunggal organisasi advokat Merasakan kegagalan.

Roy Sirait menilai pernyataan- pernyataan Pembantu Ri Koordinator Bidang Hukum, Ham, Perpindahan Penduduk, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra tidak berdasar.

Sekretaris Jenderal DPP Propindo Heikal Safar meminta Ri Prabowo Subianto menyikapi statement Yusril Ihza Mahendra yang menganggap Peradi sebagai wadah tunggal Untuk advokat-advokat Ke seluruh Indonesia adalah inkonstitusional.