Kenaikan UMP Belum Menjawab Pemenuhan Kebutuhan Hidup Buruh

JAKARTA – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 belum sepenuhnya menjawab pemenuhan kebutuhan hidup secara nyata para buruh dan pekerja. Apalagi, harga Ketahanan Pangan hingga biaya Pembelajaran terus naik.

Pemimpin Negara Aspirasi Mirah Sumirat menyampaikan apresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada para kepala Lokasi yang telah menetapkan UMP 2026 . Menurutnya, Aspirasi menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan sebagai Pada Untuk kewenangan pemerintah Lokasi Untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan.

Akan Tetapi, Aspirasi menilai bahwa Kendati secara nominal terdapat kenaikan UMP 2026 Ke hampir seluruh provinsi, kenaikan tersebut belum sepenuhnya menjawab pemenuhan kebutuhan hidup secara nyata para buruh dan pekerja. “Kenaikan upah masih tertinggal dibandingkan Didalam laju Fluktuasi Harga Ketahanan Pangan, bahan pokok, layanan Kesejaganan, transportasi, serta biaya Pembelajaran yang terus Meresahkan Untuk waktu Hingga waktu,” ujar Mirah Untuk keterangan yang diterima SindoNews, Jumat (26/12/2025).

Baca Juga: Daftar UMP 2026 Ke 36 Provinsi, Siapa Paling Besar?

Mirah menegaskan bahwa persoalan utama Pada ini bukan semata-mata Ke besaran kenaikan upah, melainkan Ke kemampuan pemerintah Untuk mengendalikan biaya hidup Kelompok. Mirah menilai, tanpa Aturan pengendalian harga yang serius dan konsisten, kenaikan UMP Berpotensi Sebagai hanya habis Sebagai menutup kenaikan biaya hidup sehari-hari.

“Jika pemerintah tidak serius mengendalikan harga kebutuhan dasar, maka kenaikan UMP hanya Akansegera menjadi angka Ke atas Kertas dan tidak benar-benar Memperbaiki Kesejaganan maupun daya beli buruh,” tegasnya.

Aspirasi menegaskan bahwa Aturan pengupahan tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintah pusat dan Lokasi harus memastikan adanya Aturan pendukung yang konkret, mulai Untuk stabilisasi harga Ketahanan Pangan dan bahan pokok, jaminan layanan Kesejaganan dan Pembelajaran yang terjangkau, hingga penyediaan transportasi publik yang layak Untuk Kelompok pekerja.