Pengurangan Tenaga Kerja Massal dan Perlindungan Pekerja

Sekjen DPP Serikat Rakyat Indonesia (SERINDO)
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria & Sumber Daya Alam (PPASDA)

Ri Prabowo Subianto berjanji Berencana membuka 8 juta lapangan kerja Di lima tahun ini. Penciptaan 8 juta Berencana ditempuh Didalam strategi Penanaman Modal Asing dan hilirisasi Didalam total proyek 30, baik sektor hilir maupun hulu Ke antaranya minerba, Agrikultur, dan perikanan.

Penciptaan lapangan kerja dimaksud adalah Pada asta cita Ri Prabowo Subianto, kini Komunitas menantikan realisasinya. Ke Di optimisme tersebut, terdapat tantangan berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (Pengurangan Tenaga Kerja) massal.

Pengurangan Tenaga Kerja yang terjadi diawal tahun 2025, sebenarnya sudah dimulai tahun 2022.Ke antaranya industri tekstil, garmen, maupun alas kaki, Agrikultur, perdagangan besar dan kecil, pertambangan, jasa dan Malahan start up melakukan Pengurangan Tenaga Kerja.

Data Kementerian Ketenagakerjaan per Desember 2024, terdapat 77.965 pekerja terkena Pengurangan Tenaga Kerja, naik 20,2 persen dibandingkan 2023 sebesar 64.855 pekerja. Malahan data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tahun 2025 ada 45.000 buruh Ke Pengurangan Tenaga Kerja (akumlasi 38 perusahaan).

Dua perusahaan yang jumlah Pengurangan Tenaga Kerja-nya terbesar yaitu PT Sritex 10.665 kariawan, dan PT Karya Mitra Budi Sentosa 10.000 kariawan.

Kejadian ini menambah jumlah pengangguran Ke Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 menunjukan 7,19 juta (4,91 persen) Komunitas kita menganggur. Sudah dipastikan data 2025 yang Berencana dirilis nanti, pengangguran bertambah.

Data World Economic Outlook per April 2024, pengangguran Ke Indonesia adalah yang tertinggi Ke Organisasiregional sebesar 5,2 persen, Sambil Filipina (5,1), Brunei Darussalam (4,9), Malaysia (3,5), Vietnam (2,1), Singapura (1,9), dan Thailand (1,1).

Akumulasi Masalah

Dihulu, regulasi yang ada menciptakan celah Supaya terjadi ketidakpastian, lemahnya pengawasan pemerintah, dan penegakan Hukuman Politik yang lemah Supaya terjadi ketidakpatuhan.

Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Keputusan dan Pengaturan Perdagangan Masuk Negeri yang menghapus persyaratan persetujuan teknis Untuk produk Perdagangan Masuk Negeri Produk Internasional Karena Itu, membuat pasar domestik dibanjiri tekstil Perdagangan Masuk Negeri Di China. Belum lagi yang illegal dan penyelundupan.