Purbaya Tunda Cukai MBDK, Pakar Sentil Konsumsi Minum Manis RI Sudah Mengkhawatirkan

Jakarta –

Keputusan Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda penerapan cukai minuman berpemanis Di kemasan (MBDK) tahun 2026 dinilai sangat berisiko. Terutama Yang Berhubungan Bersama dampaknya Ke Gangguan tidak menular, obesitas, diabetes tipe 2, hingga risiko komplikasi lain akibat tingginya konsumsi minuman berpemanis.

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives menyoroti penundaan ini Malahan terjadi Sebelum 2016, Pada pertama kali kajian lintas kementerian dan lembaga Yang Berhubungan Bersama pengenaan cukai MBDK mencuat.

“Keputusan pemerintah Sebagai kembali menunda cukai MBDK Bersama berpatokan Di target Perkembangan ekonomi 6 persen sangat disayangkan. Padahal,
minuman berpemanis bukan kebutuhan pokok Komunitas dan justru menjadi faktor risiko meningkatnya beban Kesejajaran jangka panjang,” kata Nida Adzilah
Auliani, Project Lead for Food Policy CISDI Di keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Konsumsi Minuman Manis Di RI Mengkhawatirkan

Mengutip data Susenas 2024, CISDI menyoroti Gaya konsumsi minuman manis Di Indonesia relatif mengkhawatirkan. Sebanyak 68,1 persen atau 93,5 juta Tempattinggal tangga Di Indonesia tercatat mengkonsumsi MBDK.

Fakta ini dibarengi Bersama hampir setengah Pertumbuhan berusia tiga tahun Ke atas mengonsumsi minuman manis lebih Di sekali sehari menurut laporan Survei Kesejajaran Indonesia, 2023.

Bersama data tersebut, Nida menilai alasan pemerintah Sebagai kembali menunda cukai MBDK jelas tak beralasan.

Studi CISDI Di 2024 disebutnya menekankan Indonesia justru Berpeluang menghemat Rp 24,9 triliun biaya Perawatan diabetes tipe 2 dan Rp 15,7 triliun kerugian akibat hilangnya produktivitas ekonomi Bersama memberlakukan cukai minuman manis.

“Jika ditotal berdasarkan perhitungan Disability-Adjusted Life Years (DALYs) Di atas, penundaan cukai minuman manis Berpeluang menimbulkan kerugian Negeri
hingga Rp 40,6 triliun akibat diabetes tipe 2. Jika dihitung bersama Gangguan tidak menular lainnya, dampak Kesejajaran dan ekonomi dipastikan jauh lebih besar,” ujar
Nida.

(naf/suc)