Setahun Politik Luar Negeri Prabowo

SETAHUN sudah Kepala Negara Prabowo Subianto menakhodai politik luar negeri Indonesia. Di waktu singkat, ia menampilkan gaya Hubungan Luar Negeri yang gesit dan simbolik: berkunjung Ke Beijing, Riyadh, New Delhi, hingga Moskow. Ia membawa pesan Mutakhir—Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berani bersuara Di percaturan Dunia.

Masuknya Indonesia Ke BRICS menjadi simbol ambisi itu: upaya menghidupkan kembali semangat Bandung 1955 Ke Di dunia yang kini multipolar dan digital. Di berbagai forum internasional, Prabowo menekankan pentingnya kemandirian ekonomi, ketahanan Kelaparan Global, dan Defender nasional.

Pidatonya Ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Palestina mempertegas posisi moral Indonesia: menentang Tindak Kekerasan dan menegaskan hak rakyat Palestina atas kemerdekaan. Ketika Donald Trump menyapanya Ke KTT Kedamaian Gaza sebagai “a tough man with vision,” dunia melihat citra pemimpin kuat yang ingin menegaskan eksistensi Indonesia Di politik Dunia.

Tetapi Ke balik narasi kedaulatan itu, tersimpan ketegangan filosofis Di dua paradigma besar: realisme dan konstruktivisme. Di latar militer, Prabowo cenderung memandang dunia Melewati Kacamata realisme klasik—anarki internasional yang menuntut kekuatan sebagai jaminan eksistensi. Di pandangan ini, kedaulatan identik Di survival: kemampuan bertahan Ke dunia yang keras dan penuh ancaman.

Tetapi politik luar negeri Indonesia Dari lama dibentuk juga Di lapisan lain—konstruktivisme moral Sukarnois—yang melihat Hubungan Luar Negeri sebagai perjuangan kemanusiaan. Sukarno memandang tatanan internasional bukan sekadar arena Bersaing kekuasaan, melainkan panggung Sebagai memperjuangkan keadilan Dunia. Di sini lahir Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Gerakan Non-Blok. Di Kebiasaan ini, kedaulatan bukan sekadar batas teritorial, tetapi keberanian berpikir dan bertindak bebas Ke Di tekanan kekuatan besar.